Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengonfirmasi adanya kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden tersebut dilaporkan terjadi di 10 lokasi berbeda di wilayah Jakarta.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyampaikan bahwa total siswa yang terdampak berjumlah sekitar 60 orang. Mereka dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Kejadian [keracunan MBG] kalau di Jakarta ada di 10 lokasi,” ujar Ani kepada wartawan di Lapangan Tanah Merah, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10). “Tetapi, sebenarnya siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan, di kita enggak terlalu banyak. Ada sekitar 60-an dari seluruh lokasi. Jadi enggak yang sangat besar,” imbuhnya.
Meski begitu, Ani tidak merinci sekolah-sekolah mana saja yang terdampak kasus keracunan tersebut.
Penyebab Keracunan Diduga Bakteri
Menurut Ani, kasus keracunan tersebut dipicu oleh faktor bakteri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan yang sebelumnya menyebut sebagian besar kasus keracunan program MBG dipicu oleh kontaminasi bakteri, bukan zat kimia.
“Ya secara umum adalah bakteri, ya. Secara umum adalah bakteri sebagian besar,” kata Ani. “Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menkes kemarin, memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri. Kimia kita enggak ada, ya, enggak ada. Semuanya bakteri,” jelasnya.
Pemprov DKI Akan Perketat Pengawasan
Menanggapi insiden tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan langkah pengawasan ketat melalui inspeksi ulang untuk memastikan penyajian makanan MBG lebih higienis. Ani menyebutkan, Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) akan dilakukan secara masif dalam waktu dekat.
“Jadi secara masif kita akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang. Sebetulnya dulu ketika awal dibangun kita sudah bikin, nanti kita akan melakukan inspeksi lagi,” ucapnya.
Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga akan dilakukan bagi penyelenggara MBG. Hingga kini, terdapat sekitar 180 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, namun belum ada yang mengantongi SLHS.
“Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, ya, sedang berproses semua. Semuanya sekarang sedang berproses,” ujar Ani. “Jadi, secara masif kami melakukan IKL, targetnya adalah 2 minggu ya ke depan. Targetnya semuanya 2 minggu,” pungkasnya. (***)
Sumber: https://dejaview.news/